Home » Berita » Headline » Hukrim » Gabungan Wartawan Turun Jalan, Meminta Kapolri Menindak Oknum Aparat Pemukul Jurnalis

Gabungan Wartawan Turun Jalan, Meminta Kapolri Menindak Oknum Aparat Pemukul Jurnalis

SURABAYA, dobraknews-Organisasi Jurnalis di Surabaya, menggelar aksi Demo di depan patung Gubernur Suryo, Jl Pemuda Surabaya, hari ini, Rabu (25/9/2019)

Para pewarta yang biasa melakukan tugas jurnalistik di kota pahlawan turun ke jalan, lantaran aksi kekerasan yang dilakukan oknum aparat kepolisian terhadap jurnalis di kota Makassar yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya hingga mengalami luka

Bahkan, nampak massa menutup mulutnya dengan lakban sebagai simbol pembungkaman pers

Satu organisasi di antaranya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Surabaya yang mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menangkap oknum pelaku kekerasan kepada jurnalis.

“Saya sangat menyesalkan tindakan represif aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap sejumlah wartawan saat meliput aksi demo di sejumlah daerah,” tandas Ketua IJTI Korda Surabaya, Lukman Rozaq di sela gelaran aksi Solidaritas Wartawan Surabaya Rabu (25/9/2019).

Menurut jurnalis Trans7 ini, aksi kekerasan tersebut tak seharusnya dilakukan, karena para jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistiknya dilindungi Undang-Undang. “Justru seharusnya mereka melindungi kami saat peliputan,” tegasnya.

Lukman menambahkan, IJTI Surabaya menuntut kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menindak tegas oknum aparat yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

Pihaknya juga mengimbau kepada awak media yang meliput demo agar mengenakan ID Pers dari lembaga pers masing-masing. “Sekaligus, tetap mengedepankan Kode Etik Jurnalistik,” ujarnya

Menyikapi ketiga kasus ini, IJTI Surabaya menyatakan :

1. Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) KORDA SURABAYA MENGUTUK KERAS TINDAKAN BRUTAL APARAT KEPOLISIAN.

2. IJTI SURABAYA sangat menyesalkan aksi kekerasan ini, karena apa yang dilakukan aparat kepolisian terhadap wartawan melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 8 UU Pers menyatakan dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum. UU Pers juga mengatur sanksi bagi mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 UU Pers menyebutkan, ‘Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta’.

Sementara, Ketua Ikatan Jurnalis Online (IJO) Surabaya, Achmad Ali menegaskan, apapun alasannya, tindak kekerasan yang tergolong kriminalitas sangat bertentangan dengan aturan yang dilegalkan, apalagi profesi jurnalis dilindungi Undang-Undang Pers.

“Seharusnya, aparat penegak hukum mengayomi. Kami dari IJO menuntut pada aparat untuk STOP kekerasan, STOP intimidasi. Hargai profesi kami, seperti kami menghargai profesi ANDA,” tulis Ali di pesan pendek grup WA-nya.

Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Indonesia Surabaya (AJIS) turut mengecam, tindakan kekerasan terhadap wartawan yang tengah menjalankan tugas kejurnalistikannya. (Do/tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*