Jakarta | DOBRAKNEWS.COM – PT Pelindo III(Persero) terus berkomitmen untuk mendukung keselamatan pelayaran dan meningkatkan layanan lalu lintas kapal di pelabuhan, aksi ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan antara Pelindo III dengan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) di Jakarta, pada Rabu (19/05).

Hal ini dilakukan perusahaan dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di dunia bisnis kepelabuhanan upaya meningkatkan menekan biaya logistik nasional

Direktur Utama Pelindo III, Boy Robyanto , menjelaskan bahwa sebagai BUMN yang mengoperasikan pelabuhan di tujuh (7) Provinsi, Pelindo III telah melakukan berbagai upaya guna mendukung kelancaran arus logistik nasional melalui program revitalisasi pelabuhan dengan peningkatan fasilitas pokok maupun pendukung pelabuhan.

“Kerja sama ini dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan layanan kami, sehingga ke depan mampu meningkatkan kinerja korporasi untuk menekan biaya logistik nasional”, ujar Boy dalam keterangan resminya yang diterima dobraknews.com Jumat, (21/5)

Perjanjian kerja sama ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama Pelindo III, dan Komandan Pushidrosal, Laksamana Madya Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P serta disaksikan langsung oleh Komisaris Utama Pelindo III, Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M. dengan ruang lingkup kerja sama yang meliputi pemetaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, serta kegiatan survei dan pemetaan di wilayah kerja Pelindo III sesuai dengan pengembangan perusahaan.

Kerja sama sinergis antara Pelindo III dan Pushidrosal ini merupakan langkah nyata dan wujud kebersamaan instansi pemerintah dalam melaksanakan pendalaman alur laut dan pembaharuan peta alur di lingkungan kerja Pelindo III, termasuk nantinya untuk mendukung proyek pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang telah diamanatkan oleh Kementerian BUMN.

“Ini adalah sinergi yang baik untuk berkontribusi bagi negara, kami percaya bahwa Pushidrosal memiliki kompetensi yang memadai, baik dari sisi peralatan maupun dari sisi teknologi pendukung”, pungkas Boy.

Dikesempatan yang sama, Komandan Pushidrosal Laksamana Madya Agung Prasetiawan menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman(MoU) yang sebelumnya telah terjalin antara Kementerian BUMN dan TNI pada 2018 lalu.

“Sebelumnya kami juga telah melaksanakan kerja sama dengan BUMN maupun Pelindo III, hubungan yang sinergis antara TNI AL dan Pelindo III adalah untuk mendukung keselamatan pelayaran dan pelayanan lalu lintas kapal di pelabuhan melalui update peta laut Indonesia dan publikasi nautika”, kata Agung.

Sementara itu, Komisaris Utama Pelindo III Laksamana TNI (Purn.) Marsetio, mendukung penuh atas kerja sama yang dilakukan, sehingga ke depan akan mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Kami berharap kerjasama ini dapat membawa kemajuan bersama, dan kami akan mendukung penuh sesuai dengan kompetensi kami kepada para personil Pushidrosal”, katanya (Yusuf)

Surabaya, DOBRAKNEWS.COM – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perombakan manajemen PT Pelabuhan Indonesia III atau Pelindo III (Persero), Senin, 15 Maret 2021.

Informasi yang diterima dobraknews.com, Kementerian BUMN mengangkat Boy Robyanto selaku Direktur Utama (Dirut), menggantikan jabatan yang sebelumnya ditempati oleh U. Saefudin Noor.

Boy bukan orang asing di BUMN, khususnya di PT Pelindo III (Persero). Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Teknik di perusahaan pelat merah operator pelabuhan tersebut.

Sebelumnya Boy tercatat pernah menjabat sebagai CEO Regional Kalimantan Pelindo III, SVP Port Facility Pelindo III serta GM Pelindo III Cabang Tenau/Kupang.

Selain itu, untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Boy Robyanto, Kementerian BUMN mengangkat Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III (Persero), Kokok Susanto, sebagai Direktur Teknik PT Pelindo III (Persero).

Sementara jabatan yang ditinggalkan oleh Kokok Susanto, sekarang ditempati oleh Yon Irawan, yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT Pelindo II (Persero).(Yusuf Basuki)

Sidoarjo, DOBRAKNEWS.com – Rumah Potong Hewan (RPH) Krian milik pemerintah kabupaten Sidoarjo sudah mulai beroperasi. Harganya pun sangat murah, harga satu Sapi dipatok Rp. 400.000.

Harga tersebut sudah termasuk pengepakan daging, kepala dan kulitnya. Selain harganya yang dijamin murah dari pasaran, pemkab Sidoarjo juga menjamin dagingnya higienis/bersih karena menggunakan sistem pemotongan modern.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) mengatakan bahwa prosesnya sesuai syari’at Islam, “sehingga ke halalannya dijamin”. Kamis (4/3/2021), saat meninjau langsung proses pemotongan sapi di RPH Krian.

Harga pemotongan sapi diluar harga paling rendah rata-rata Rp.700.000 – Rp. 800.000 per ekornya. Ada yang menentukan tarif perkilo mulai dari Rp.2000 – Rp. 3.500. sedangkan di RPH Krian sudah dipatok harga tetap Rp. 400.000,- tiap ekornya.

Dengan harga yang kompetitif ini usaha penjualan daging sapi diharapkan mengalami kenaikan. RPH Krian memiliki kapasitas bisa memotong 100 ekor sapi dalam sehari.

“Saya kira arah utaman RPH ini kenapa harus dimodernisasi karena kami ingin memastikan daging yang diterima dan beredar yang di Sidoarjo ini harus daging yang aman, nyaman, utuh dan yang terpenting halal,” ujar Gus Muhdlor.

Gus Muhdlor menjamin pemerintah hadir dan mengawal peredaran daging yang dijamin kehalalannya dan daging yang bersih serta aman dikonsumsi masyarakat.

“Semoga adanya RPH ini daging yang diterima masyarakat Sidoarjo, pertama bersih kemudian tidak ada penyakit-penyakit dan sebagainya, ini penting. Hampir seluruh masyarakat Sidoarjo ini adalah mayoritas Islam, pemerintah wajib memastikan bahwa daging yang beredar dijamin ke halalan nya”, katanya.

Jagal dibiarkan berjalan, karena Gus Muhdlor yakin masyarakat akan memilih jasa RPH karena dijamin kebersihannya, kehalalannya dan harganya murah.

“Dan yang terpenting hari ini kita meminimalisir adanya sapi-sapi gelonggongan itu, karena terkadang orang beli daging satu kilo tapi ternyata sebenarnya itu sapi gelonggogan akan lebih banyak kandungan airnya”, pungkasnya. (Hum/red)

SURABAYA,DOBRAKNEWS.COM – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ditantang untuk melakukan uji coba dan audit semua kapal eksekutif di lintasan Merak-Bakauheni dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Pasalnya, Bambang Haryo Soekartono atau yang akrab disapa BHS memandang “ada perlakuan istimewa” dalam penempatan armada kapal-kapal milik BUMN itu berada di dermaga eksekutif.

BHS yang merupakan pemerhati dan praktisi transportasi laut, yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) dan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur mengatakan, uji coba dan audit kapal eksekutif itu guna memastikan apakah armada ASDP tersebut benar-benar laik dan memenuhi standar sehingga layak ditempatkan di dermaga 6 (eksekutif) dengan tarif lebih tinggi dari kapal ekonomi.

“Kita tantang ASDP untuk uji coba atau audit semua kapal eksekutif dengan melibatkan Kemenhub, Badan Klasifikasi Indonesia, Gapasdap, MTI, YLKI, dan unsur-unsur independen lain,” tegas BHS, mengulangi kembali seperti yang telah dinyatakan beberapa hari lalu, Senin (1/3/2021) melansir laman berita titikomapost.com

BHS menilai kapal-kapal ASDP sebenarnya tidak layak melayani dermaga eksekutif karena di bawah standar teknis yang seharusnya, baik dari sisi ukuran, kecepatan, maupun kenyamanan. Data menunjukkan ukuran kapal-kapal di dermaga eksekutif saat ini mayoritas panjang 110 meter, bahkan ada yang cuma 80-an meter, akibatnya karena kecilnya kapal sebagian kendaraan harus parkir di tempat terbuka sehingga kepanasan atau kehujanan, dan terkena air laut.

“Untuk menjamin kapasitas angkut, kapal di sana seharusnya panjang 130 meter ke atas atau sesuai ukuran kade dermaga yang disiapkan yakni 150-200 meter,” katanya

Dari sisi kecepatan, lanjut Bambang Haryo, kapal eksekutif harus mampu melaju di atas 15 knot. Kenyataannya, kapal-kapal yang diklaim eksekutif itu rata-rata jauh di bawah 15 knot sehingga waktu tempuh lintasan sejauh 15 mil itu melebihi standar 1 jam, bahkan ada yang mencapai 2 jam karena kecepatannya kurang dari 10 knot.

Dalam hal kenyamanan, tuturnya, fasilitas kapal eksekutif juga harus lengkap, misalnya tersedia lift atau eskalator, panggung musik, reclining seat, tempat tidur lesehan, dan fasilitas VIP lainnya.

“Kalau terminalnya dilengkapi eskalator atau lift, kapalnya juga harus ada dong. Di kapal ekonomi saja semua fasilitas itu tersedia, mengapa di kapal eksekutif tidak ada. Kapal-kapal eksekutif harusnya yang terbaik sebab publik membayar tiket lebih mahal,” ungkapnya.

Kapal Pemerintah

Bambang Haryo juga mempertanyakan mengapa kapal-kapal yang dibangun pemerintah dioperasikan oleh ASDP untuk mencari keuntungan komersial di dermaga eksekutif, yakni KMP Legundi, KMP Batu Mandi, dan KMP Sebuku.

“Seharusnya kapal-kapal yang dibangun menggunakan dana APBN itu ditempatkan di lintasan keperintisan atau di dermaga 5 Merak yang kurang diminati swasta. ASDP sebagai BUMN jangan mencari keuntungan saja, tetapi harus menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta. Ditjen Perhubungan Darat seharusnya segera memindahkan kapal-kapal itu dari dermaga eksekutif,” ujarnya.

Dia juga mendesak Ditjen Hubdat menarik dua kapal ASDP lain dari dermaga eksekutif karena dinilai kurang layak. Kapal-kapal itu yakni KMP Portlink III yang pernah rusak selama 1 tahun dan saat ini pun sudah tidak beroperasi 1 bulan karena rusak lagi, serta KMP Jatra III yang ukurannya kecil dengan panjang hanya 89 meter.

Berdasarkan data AIS (Automatic Identification System) di Ditjen Hubdat yang mengatur trafik kapal, ungkap Bambang Haryo, kecepatan KMP Jatra III dan KMP Portlink hanya sekitar 12 knot, bahkan kurang.

Tampak dermaga eksekutif Bakauheni. (Ist)

Anggota DPR RI periode 2014-2019 yang pernah menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI ini menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik karena dermaga eksekutif dibangun menggunakan APBN dan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Sayangnya, Bambang Haryo menilai pemanfaatan dermaga eksekutif selama ini tidak maksimal, terbukti dari jumlah penumpang yang masuk ke dalam terminal sangat sedikit sehingga banyak tenant tidak beroperasi alias tutup.

“Kalau terminal eksekutif eksisting saja tidak berfungsi maksimal, mengapa bangun lagi terminal eksekutif baru yang diperkirakan butuh investasi lebih dari Rp500 miliar itu. Ini jelas-jelas pemborosan anggaran,” katanya.

Menurut dia, biaya pembangunan terminal eksekutif itu terlalu mahal, sebab pengalamannya membangun mall 4 lantai—yang lebih besar dari terminal eksekutif, ditambah hotel internasional 10 lantai miliknya sendiri hanya menelan investasi kurang dari Rp300 miliar.

“Kita harap KPK hadir mengevaluasi proyek terminal eksekutif yang berpotensi mubazir dan merugikan negara itu,” tegasnya.

Dia yakin Presiden Jokowi akan marah besar jika mengetahui persoalan dermaga eksekutif ini.

“Presiden pasti mengharapkan masyarakat mendapat pelayanan terbaik dari pembangunan dermaga khusus itu, bukan untuk keuntungan ASDP semata,” ucap politisi sekaligus Dewan Pakar Partai Gerindra ini.

BHS mengharapkan Presiden memerintahkan Menteri Perhubungan segera mengoreksi dominasi ASDP dan penempatan kapal di bawah spek yang merugikan rakyat. Menurut dia, dominasi ASDP selama ini membuat BUMN itu terjerumus ke dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, BHS melihat, ada ketidaklaziman peran ASDP sebab selain menjadi fasilitor yakni pengelola pelabuhan, BUMN itu juga mengelola kapal, bahkan bertindak sebagai regulator karena mengatur izin dan jadwal kapal.

“Hal ini tidak kita temui di moda transportasi lain, dimana fungsi fasilitator, operator, dan regulator sudah dilakukan oleh lembaga atau korporasi terpisah. Misalnya di transportasi laut, operator kapalnya adalah Pelni, fasilitator pengelola pelabuhan Pelindo, dan regulatornya KSOP. Penguasaan ASDP itu mengakibatkan power-nya melebihi pemerintah,” pungkas BHS. (RG/red/tkp)

Surabaya, Dobraknews.com – Sebanyak 1000 bantuan paket sembako diberikan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III kepada masyarakat terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Kabupaten Ngajuk, Jawa Timur

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

Bantuan Pelindo III diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk untuk selanjutnya dapat didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Edi Priyanto selaku Direktur SDM Pelindo III mengatakan bantuan yang diberikan Pelindo III merupakan wujud kehadiran perusahaan bagi masyarakat.

Menurutnya, sebagai perusahaan plat merah, Pelindo III mengemban amanah pemerintah sebagai agen pembangunan termasuk mengenai hal yang menyangkut sosial kemasyarakatan.

“Kami turut prihatin atas apa yang menimpa saudara kita di Kabupaten Nganjuk, semoga keadaan cepat pulih dan membaik sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala,” kata Edi di posko bantuan tanah longsor, Nganjuk, Kamis (18/02).

Edi menjelaskan bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana menjadi kewajiban perusahaan.

Terlebih Kabupaten Nganjuk berada di wilayah Provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah kerja Pelindo III.

Sebelumnya, Pelindo III juga berturut-turut memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan.

“Bantuan yang kami berikan semoga dapat membantu masyarakat melewati bencana dan kepada masyarakat terdampak tetap diberikan kesehatan dan kekuatan,” tambahnya.

Sementara itu Kasi Logistik BPBD Kabupaten Nganjuk Lilik mengatakan pihaknya akan mendistribusikan bantuan dari Pelindo III kepada masyarakat sesuai area terdampak.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan dukungan logistik untuk kebutuhan sehari-hari khusus bahan makanan. Bantuan menurut rencana akan didistribusikan bagi para korban banjir maupun tanah longsor.

“Saat ini para korban bencana di Kabupaten Nganjuk masih dalam proses pemulihan pasca bencana seperti pembersihan rumah dan sebagainya sehingga mereka belum dapat beraktivitas seperti biasa,” kata Lilik.

Sebelumnya Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dilanda sejumlah bencana dalam waktu hampir bersamaan. Bencana banjir setinggi 1 hingga 2 meter yang melanda 3 kecamatan meliputi Kecamatan Ngajuk, Berbek, Loceret  dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Selopuro.

Bencana alam tersebut terjadi akibat curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.

Bahkan kejadian tanah longsor mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan 6 lainnya masih belum ditemukan. Tanah longsor tersebut membuat sedikitnya 156 jiwa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.(JB/s8/sab/eps)