Sanksi Denda Prokes, DPRD Surabaya Minta Evaluasi

194

Surabaya, DODBRAKNEWS.COM – Penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 mendapat sorotan.

Dewan menerima begitu banyak pengaduan dari masyarakat terkait nominal sanksi yang dianggap memberatkan.

Mereka pun mengusulkan adanya keringanan denda atau pemberian sanksi lain, tapi tidak kalah tegas.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto mengaku menerima banyak sekali pengaduan dari masyarakat yang disanksi satgas.

Pengaduan itu rata-rata dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

’’Karena tidak mampu bayar, petugas menyita KTP mereka,” ujarnya, Minggu (31/1) melansir Jawa Pos

Dijelaskan Herlina, agar KTP warga itu kembali, mereka wajib membayar denda sebagai sanksi atas pelanggaran prokes. Nilainya Rp 150 ribu untuk tiap pelanggar.

Menurutnya, nilai tersebut termasuk tinggi bagi warga kurang mampu. ’’Warga gak iso (bayar, Red), opo sing arep digawe bayar denda. Aku akhirnya yang ambilkan (KTP yang disita, Red),” tegasnya

Politikus Demokrat itu mengatakan, pengaduan serupa tidak hanya datang dari satu dua orang.

‘Ada banyak warga yang tidak mampu membayar denda dan terpaksa harus merelakan kartu identitasnya” jelasnya

Padahal, kartu identitas itu sangat penting untuk keperluan administrasi kependudukan.

Herlina mengatakan, sanksi pelanggaran prokes tersebut seharusnya bisa dibuat lebih bijak.

Herlina menilai tidak harus memberlakukan denda agar masyarakat mau patuh terhadap prokes yang sesuai ketentuan pemerintah.

Karena itu, Herlina meminta agar kebijakan tersebut dikoreksi ulang. Khususnya terkait klausul yang mengatur sanksi denda.

Mantan ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya itu mencontohkan sanksi lawas dalam aturan sebelumnya (JP/red)

dobraknews.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE